Oleh : Herman Hasyim
Bom waktu itu akhirnya meledak. Sejak kemarin, ratusan pegawai pengadilan di berbagai wilayah melakukan aksi mogok kerja. Mereka menuntut adanya peningkatan kesejahteraan. Konkretnya: mereka menuntut agar remunerasi atau tunjangan khusus kinerja untuk pegawai pengadilan ditata ulang.
Meledaknya bom waktu
itu sesungguhnya tidak terlalu mengagetkan. Jika kita tengok ke belakang,
hasrat untuk meningkatkan perolehan tunjangan kinerja di Mahkamah Agung (MA)
sudah muncul cukup lama. Sejak empat tahun silam, hasrat itu muncul dari
pimpinan maupun pegawai MA, disertai dengan langkah-langkah nyata, namun
faktanya hingga kini hasilnya masih diliputi tanda tanya.
Remunerasi untuk
aparatur MA dan badan peradilan di bawahnya mulai diberlakukan pada 1 September
2007, berdasarkan Perpres No. 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja
Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
Berada di Bawahnya, dan Keputusan Ketua MA No. 070/KMA/SK/V/2008 tentang
Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Berada di Bawahnya.
Mengacu kepada dua peraturan itu, tunjangan khusus kinerja hakim dan pegawai MA dibayarkan 70 persen, sebelum adanya penilaian lebih lanjut dari Tim Kerja Reformasi Birokrasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di MA dan badan peradilan di bawahnya.
Remunerasi memang
satu paket dengan reformasi birokrasi. Bersama Kemenkeu dan BPK, MA ditetapkan
sebagai proyek percontohan (pilot project) reformasi birokrasi nasional.
Sebagai imbalannya, para hakim dan pegawai MA berhak memperoleh tunjangan
khusus kinerja alias remunerasi. Hanya, dari segi nominal, remunerasi yang
diterima pegawai MA jauh lebih kecil ketimbang remunerasi yang diterima pegawai
Kemenkeu, meskipun sama-sama jadi pilot project reformasi birokrasi.
Pegawai golongan III/a, misalnya, di MA hanya mendapat remunerasi Rp 1,5 juta,
sedangkan di Kemenkeu memperoleh hampir Rp 10 juta. Di samping itu, saat itu
pencairan remunerasi ke rekening pegawai MA juga serba tak tentu. Kadang tiga
bulan sekali; kadang lebih lama dari itu.
Sejak ditetapkan
sebagai proyek percontohan reformasi birokrasi, nyata sekali, MA berbenah dalam
banyak hal, melalui strategi Quick Wins hingga pencanangan
program-program prioritas pembaruan peradilan. Artinya, perubahan tidak hanya
terjadi pada pengetatan jam masuk dan pulang kerja, dengan memberikan sanksi
kepada pegawai yang terlambat masuk dan pulang lebih awal. Setelah berbenah
dalam berbagai aspek, MA pun berupaya menuntut haknya agar diberikan
peningkatan remunerasi.
Pada tahun 2010,
ketika MA mengadakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Balikpapan, persoalan
peningkatan remunerasi dijadikan salah satu topik pembahasan utama. Saat itu,
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan) E.E.
Mangindaan memberi lampu hijau: remunerasi di MA bisa dinaikkan jika reformasi
birokrasi di MA mengalami peningkatan. Di forum Rakernas itu, Menpan
membeberkan sejauhmana pencapaian reformasi birokrasi di MA, sembari
menyampaikan fase baru reformasi birokrasi atau biasa disebut dengan reformasi
birokrasi gelombang kedua.
Di Jakarta, ketika MA
menyelenggarakan Rakernas Akbar tahun 2011, lagi-lagi persoalan peningkatan
remunerasi kembali mencuat. Tidak hanya itu, pimpinan MA juga berbagai
kegelisahan soal minimnya anggaran MA. Tidak bisa lain, MA perlu memiliki
kemandirian anggaran. Konkretnya, tiap tahun, MA harus mendapat alokasi anggaran
minimal 1 persen dari total APBN. Di forum itu, seorang pimpinan BPK menyoroti
pelaporan keuangan di MA, yang menurutnya, masih jauh dari harapan. Hingga
ujung tahun 2011, peningkatan remunerasi masih jadi mimpi.
Awal tahun 2012, MA
berganti nahkoda. YM Harifin Tumpa pensiun, dan YM Hatta Ali terpilih sebagai
Ketua MA. Persis setelah terpilih, YM Hatta Ali mengumandangkan program 100
hari-nya. Satu di antaranya adalah mengenai peningkatan kesejahteraan aparat
peradilan, dengan cara meningkatkan remunerasi 100 persen untuk hakim dan
pegawai. ‘Janji’ Ketua MA itu selaras dengan aspirasi para hakim yang saat itu
gencar memperjuangkan hak-hak mereka selaku pejabat negara.
Ketika MA mengadakan
Rakernas di Manado tahun 2012, sebagian keinginan Ketua MA itu terpenuhi, namun
sebagian lainnya tidak. Persis menjelang penutupan Rakernas itu, Ketua MA
mengumumkan bahwa Presiden RI baru saja menandatangani PP 94 Tahun 2012 tentang
Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung.
Dampaknya, penghasilan hakim pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding
terdongkrak tinggi. Sebaliknya, penghasilan hakim agung dan pegawai MA serta
badan peradilan di bawahnya tetap tidak berubah.
Dalam pidatonya kala
itu, Ketua MA mengatakan bahwa prioritas berikutnya adalah peningkatan
tunjangan jabatan hakim agung, dan setelah itu, barulah peningkatan remunerasi
pegawai MA.
Pada tahun 2012 pula,
MA makin menggencarkan pelaksanaan reformasi birokrasi, dan kemudian dinilai
oleh Tim Penjamin Kualitas (Quality Assurance). Tim yang bertanggung
jawab kepada Wakil Presiden RI itu bertugas menilai pencapaian
reformasi birokrasi
di MA dan badan peradilan di bawahnya. Ada delapan wilayah yang dijadikan
sampel, ditambah satuan kerja di pusat. Parameter penilaiannya adalah delapan
area reformasi birokrasi. Hasilnya, MA memperoleh skor 71, dari rentang skor
0-100.
Tahun 2013, ketika
para hakim tingkat pertama dan tingkat banding mulai menikmati tunjangan
jabatannya yang melonjak tinggi, aparatur peradilan non-hakim harus berjibaku
dengan Penilaian Mandiri Pelaksnaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Berbeda dengan
penilaian yang dilakukan oleh Tim Quality Assurance, kali ini penilaian
dilakukan sendiri oleh MA, dengan mengacu kepada pedoman PMPRB yang sudah ada.
Hasilnya, MA memperoleh skor 96, dari kemungkina skor maksimal 100.
Hasil PMPRB itu
kemudian diverifikasi oleh Tim Penilai Reformasi Birokrasi yang dibentuk Wakil
Presiden RI. Hingga kini, hasil verifikasi itu belum diumumkan. Hasil penilaian
itu menentukan prosentase remunerasi pegawai MA: apakah tetap seperti sekarang
atau dinaikkan.
Lantas, mengapa
kekecewaan para pegawai pengadilan kini mencapai puncaknya, hingga mereka
melakukan aksi mogok kerja?
Sesungguhnya, yang
dikehendaki aparatur peradilan non-hakim saat ini ialah adanya penataan ulang
remunerasi di MA, bukan sekadar peningkatan prosentasenya yang bergantung pada
hasil penilaian dari Tim Penilai Reformasi Birokrasi.
Penataan ulang itu
perlu, bahkan harus dilakukan, karena:
1.
Tabel beserta grade dan nonimal remunerasi yang berlaku sejak tahun 2007 sudah
tidak relevan dengan keadaan sekarang.
Mengacu kepada
Perpres 19/2008 dan SK KMA 70/2008, remunerasi tertinggi diberikan kepada Ketua
MA, lalu di bawahnya berturut-turut adalah Wakil Ketua MA, Ketua Muda (kini
Ketua Kamar), Hakim Agung, Sekretaris MA, Dirjen dan pejabat eselon I lainnya,
dan seterusnya ke bawah. Berdasarkan dua peraturan itu, para hakim di tingkat
pertama dan tingkat banding juga berhak menerima remunerasi.
Ketua MA adalah
pejabat tinggi negara setingkat Presiden RI. Wakil Ketua MA, Ketua Kamar, dan
Hakim Agung juga pejabat negara. Mereka sudah tidak seharusnya mendapat
remunerasi. Hak yang mestinya mereka terima adalah tunjangan jabatan selaku
pejabat negara, bukan tunjangan khusus kinerja layaknya PNS. Analoginya, apakah
Presiden RI, para menteri dan anggota DPR menerima remunerasi? Tidak, kan?
Sejak terbitnya PP
94/2012, hakim tingkat pertama dan tingkat banding sudah resmi tidak lagi
menerima remunerasi. Sebagai pejabat negara, hak yang mereka terima adalah
tunjangan jabatan selaku pejabat negara, bukan tunjangan khusus kinerja
layaknya PNS. Dan, itu sudah sangat tepat.
Nah, dengan kondisi
demikian, perlu segera dilakukan penataan ulang remunerasi di MA dan badan
peradilan di bawahnya. Jika hakim tingkat pertama dan tingkat banding sudah
tidak lagi menerima remunerasi, maka para hakim agung—termasuk pimpinan
MA—mestinya juga tidak lagi menerima remunerasi. Agar tidak ada pihak yang
diuntungkan dan dirugikan, secara simultan, hendaknya penataan ulang remunerasi
pegawai dibarengkan dengan peningkatan tunjangan jabatan hakim agung.
Jika remunerasi
pegawai MA ditata ulang, maka grade tertinggi penerima remunerasi tidak
lagi Ketua MA, melainkan Sekretaris MA. Dengan begitu, otomatis grade pegawai
di bawahnya akan ikut terkatrol. Jika sebelumnya ada di grade 12, misalnya,
bisa naik ke grade 8. Imbasnya, nominal remunerasi pun ikut naik, meski
prosentasenya masih 70 persen.
2. Adanya kesenjangan
remunerasi yang terlampau jauh dengan Kemenkeu
Sebagaimana
disinggung di atas, walaupun sama-sama menjadi proyek percontohan reformasi
birokrasi, perlakuan penyelenggara negara terhadap Kemenkeu dan MA seperti anak
kandung dan anak tiri. Dibandingkan dengan remunerasi pegawai BPK, remunerasi
pegawai MA juga kalah nominal.
Sejatinya,
ditetapkannya MA, Kemenkeu dan BPK sebagai proyek percontohan reformasi
birokrasi dan kemudian dinyatakan berhak menerima remunerasi bukanlah tanpa
alasan yang kuat. Mantan Kemenpan RB dan mantan Ketua Komisi II EE Mangindaan pernah
mengungkapkan, ketiga kementerian/lembaga itu dipilih dengan pertimbangan,
Kemenkeu merupakan pengelola keuangan, BPK merupakan pemeriksa keuangan dan MA
adalah penegak hukum. Ketiga institusi ini diharapkan mampu menjadi pemicu
reformasi birokrasi di institusi-institusi lainnya, baik di pusat maupun
daerah.
Sayangnya, hingga
kini, sama sekali tidak jelas: Apa dasar pertimbangan pihak eksekutif dan
legislatif menetapkan remunerasi pegawai MA berkali-kali lipat di bawah
remunerasi pegawai Kemenkeu?
Jika memang
pertimbangannya adalah Kemenkeu bertugas menghasilkan dan mengelola uang
negara, maka seharusnya pihak legislatif dan eksekutif juga tidak boleh
menafikan konsensus para pendiri negara (founding fathers) ini yang
sudah tercantum secara eksplisisit di dalam konstitusi, bahwa Indonesia adalah
negara hukum, dan benteng terakhir pencari keadilan tidak lain adalah
pengadilan, yang saat ini berada satu atap di bawah MA.
Jika memang Kemenkeu
dianggap telah berhasil melakukan reformasi birokrasi, apakah selama ini MA
tidak punya keberhasilan-keberhasilan yang nyata dalam melaksanakan reformasi
birokrasi?
Akhir tahun lalu,
berdasarkan survei KPK, MA berhasil menjadi lembaga nomor satu dalam hal
integritas sektor publik untuk kategori instansi vertikal. Itu bukan survei
main-main, sebab yang menyelenggarakannya adalah KPK—lembaga antirasuah yang
disegani di negeri ini. Apakah itu bukan prestasi di bidang reformasi
birokrasi?
Soal keterbukaan
informasi, MA sudah mempeloporinya sejak tahun 2007 dengan dikeluarkannya SK
Ketua MA Nomor 144/2007, bahkan sebelum adanya UU Keterbukaan Informasi Publik.
Saat ini seluruh pengadilan di bawah MA, yang jumlahnya tidak kurang dari 800,
sudah punya website. Pelayanan publik melalui meja informasi juga tersedia.
Awak media bebas meliput persidangan, jika memang sidang itu terbuka untuk
umum, bahkan kadang secara live atau real time—sesuatu yang di
Amerika, negeri yang dianggap paling demokratis sejagad, masih tabu dan tidak
dibolehkan. Apakah itu bukan progress reformasi birokrasi?
Masih soal
keterbukaan informasi, kini publik dapat mengakses ratusan ribu putusan
pengadilan melalui situs Direktori Putusan dan situs-situs pengadilan. Hingga
akhir Desember 2013, putusan yang terpublikasikan berjumlah 685.406. Jumlah
ini, berdasarkan catatan Kepaniteraan MA, merupakan rekor dunia. Ketika jumlah
publikasi putusan baru mencapai 22.437 pada bulan Maret 2011, Sebastian
Pompe—akademisi asal Belanda yang dulu sangat kritis kepada MA—dibuat takjub,
dan mengungkapkan kesan jujurnya di The Jakarta Post, 29 Maret 2011. Ia
mengatakan, jumlah putusan yang terpublikasikan di Direktori Putusan lebih
banyak dari putusan Amerika, Belanda, dan Australia dalam sepuluh tahun
terakhir, atau lebih banyak dibandingkan putusan Amerika Serikat yang dipublikasikan
dalam seratus tahun terakhir. Lantas, apa yang akan dikatakan Pompe saat ini
dengan jumlah publikasi putusan mencapai 685.406? Apakah itu bukan prestasi MA
dalam bidang reformasi birokrasi, bahkan prestasi MA di level dunia?
Soal pengawasan, bisa
jadi MA adalah lembaga negara yang paling ketat melakukan pengawasan terhadap
aparaturnya. Selain ada pengawasan internal yang dijalankan Badan Pengawasan MA
dan pengadilan-pengadilan tingkat banding yang menjadi kawal depan MA di
daerah, juga ada pengawasan eksternal yang dilakukan Komisi Yudisial (KY).
Setiap triwulan, Badan Pengawasan mengumumkan secara terbuka berapa aparat
peradilan yang kena hukuman disiplin, dan apa jenis hukumannya. Majelis
Kehormatan Hakim (MKH) juga dibentuk MA dan KY jika ada hakim yang terindikasi
kuat telah melanggar kode etik. Sidang MKH boleh diliput media massa secara
luas. Apakah ada, institusi di luar MA, yang begitu ketat pengawasannya, dan
begitu transparannya dalam hal menjatuhkan hukuman disiplin kepada aparatnya?
Apakah Kemenkeu seketat dan setransparan MA dalam hal-hal seperti ini?
Bagaimana dengan
laporan keuangan? Seperti halnya Kemenkeu, laporan keuangan MA kini mendapat
opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Itu adalah opini tertinggi dari BPK, di
atas disclaimer dan WDP (Wajar Dengan Pengecualian).
Tidak hanya itu,
dalam hal LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), MA juga jadi
contoh bagi kementerian/lembaga lain. Dari segi jumlah dan prosentase, pejabat
MA dan badan peradilan di bawahnya-lah yang saat ini paling patuh melaporkan
harta kekayaannya menggunakan LHKPN, dan kemudian diverifikasi oleh KPK. Hingga
akhir tahun 2013, dari 11.559 pejabat MA dan badan peradilan di bawahnya yang
wajib lapor, ternyata yang telah melaporkan LHKPN berjumlah 10.051 orang atau
88 persen. Silakan bandingkan dengan yang lain. Sekali lagi, apakah itu bukan
prestasi di bidang reformasi birokrasi?
Nah, dengan segudang
prestasi itu, juga dengan pertimbangan bahwa negara ini adalah negara hukum dan
MA adalah salah satu proyek reformasi birokrasi, apakah tidak pantas jika MA
menuntut agar pihak eksekutif dan legislatif melakukan penataan ulang terhadap
remunerasi pegawai MA, dengan menjadikan Kemenkeu sebagai acuan?
3. Disalip oleh
kementerian/lembaga lain
Satu lagi alasan
mengapa remunerasi pegawai MA perlu ditata ulang ialah adanya fakta bahwa saat
ini nominal remunerasi pegawai MA telah disalip oleh pegawai dari
kementerian/lembaga lain, yang pada tahun-tahun belakangan ini juga ditetapkan
sebagai penerima remunerasi.
Seorang pegawai
golongan II di sebuah pengadilan bercerita, sebulan ia hanya menerima
remunerasi Rp 1 jutaan, sedangkan rekannya sesama pegawai golongan II yang
bekerja di sebuah kementerian menerima lebih dari Rp 2 juta sebulan.
Jelas, ini adalah kejanggalan
yang nyata. MA yang dijadikan pilot project reformasi birokrasi mestinya
diberi hak yang lebih, karena MA juga dibebani kewajiban yang lebih. Sedari
awal, MA diplot untuk jadi role model proyek akbar di negara ini bernama
reformasi birokrasi, bersama dengan Kemekeu dan BPK. Dengan plot itu, MA harus
bergerak lebih cepat, lebih massif, dan lebih berhasil.
Lantas, wajarkah
remunerasi pegawai MA disalip jumlahnya oleh remunerasi pegawai
kementerian/lembaga lain yang baru saja melaksanakan reformasi birokrasi? Tidak
pantaskah kalau kemudian pimpinan dan pegawai MA menghendaki adanya penataan
ulang remunerasi di MA?
Jadi, itulah tiga
alasan utama, mengapa remunerasi pegawai MA dan badan peradilan di bawahnya
harus ditata ulang. Tentu, di luar tiga itu, ada alasan-alasan lain yang
sifatnya internal, seperti terlalu jauhnya selisih penghasilan antara hakim dan
pegawai di pengadilan saat ini.
Dengan begitu
gamblangnya latar belakang persoalan ini, juga dengan mempertimbangkan situasi
di lapangan yang begitu mengkhawatirkan, tidak boleh tidak, penyelenggara
negara yang bertanggungjawab terhadap persoalan reformasi birokrasi dan
remunerasi harus segera memberi respons.
Pihak legislatif,
dalam hal ini Komisi III DPR, tidak boleh menganggap remeh persoalan ini.
Usulan revisi anggaran dari MA dalam rangka penataan ulang remunerasi harus
direspons positif.
Pihak eksekutif,
dalam hal ini Kemenkeu, Kemenpan RB dan Presiden RI, juga harus memberi jalan
bagi MA untuk menata ulang remunerasi pegawainya. Usulan yang telah disampaikan
pimpinan MA hendaknya jangan dipandang sebelah mata. Setelah mencermati usulan
itu dan membahasnya dengan pihak MA, pihak eksekutif perlu segera mengeluarkan
payung hukum sebagai pengganti Perpres No. 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus
Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Berada di Bawahnya.
Jika tuntutan ini
tidak dipenuhi dalam waktu dekat, bukan tidak mungkin, bom waktu yang sudah
meledak sekarang akan meledak lebih dahsyat lagi.
Jakarta, 17 April 2014
Tidak ada komentar:
Posting Komentar