MENGAPA REMUNERASI PEGAWAI MAHKAMAH AGUNG HARUS DITATA ULANG?

Oleh : Herman Hasyim

Bom waktu itu akhirnya meledak. Sejak kemarin, ratusan pegawai pengadilan di berbagai wilayah melakukan aksi mogok kerja. Mereka menuntut adanya peningkatan kesejahteraan. Konkretnya: mereka menuntut agar remunerasi atau tunjangan khusus kinerja untuk pegawai pengadilan ditata ulang.

Meledaknya bom waktu itu sesungguhnya tidak terlalu mengagetkan. Jika kita tengok ke belakang, hasrat untuk meningkatkan perolehan tunjangan kinerja di Mahkamah Agung (MA) sudah muncul cukup lama. Sejak empat tahun silam, hasrat itu muncul dari pimpinan maupun pegawai MA, disertai dengan langkah-langkah nyata, namun faktanya hingga kini hasilnya masih diliputi tanda tanya.

Remunerasi untuk aparatur MA dan badan peradilan di bawahnya mulai diberlakukan pada 1 September 2007, berdasarkan Perpres No. 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, dan Keputusan Ketua MA No. 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Pusdiklat Teknis Peradilan Selenggarakan Diklat Fungsional bagi Jurusita

Upacara Pembukaan Diklat Jurusita/Jurusita Pengganti

Bertempat di Megamendung Bogor, pada 13 sampai dengan 18 April 2014 telah diselenggarakan Diklat Teknis Fungsional bagi Jurusita/Jurusita Pengganti lingkungan Peradilan Umum, Agama dan Tata Usaha Negara.

Dalam laporannya, Kapusdiklat Teknis Peradilan menyampaikan, bahwa diselenggarakannya Diklat Teknis Fungsional Jurusita/Jurusita Pengganti bertujuan untuk meningkatkan kompetensi aparat Jurusita/Jurusita Pengganti sehingga diharapkan usai mengikuti diklat para peserta mampu memahami tugas pokok dan fungsi kejurusitaan, yang pada giliriannya nanti dapat memperlancar tugas sehari-hari. Adapun indikator pencapaian pembelajaran dilakukan evaluasi yang meliputi aspek penguasaan materi,  disiplin dan analisis akademis.

Teknik Penyusunan Kurikulum Berbasis Kompetensi (Habis)

VI. Diagram alir proses pembelajaran

Gambarkan langkah-langkah kegiatan dalam proses pembelajaran yang dimulai dengan pembukaan dan seterusnya sampai dengan penutupan. Proses tersebut dapat digambarkan seperti model berikut: 
Contoh Diagram Alir Proses Pembelajaran

VII. Garis-Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP)

Susun GBPP yang berisi komponen-komponen sebagai berikut:

1.   Materi pembelajaran

Tuliskan judul materi pelatihan/mata ajaran/pokok bahasan, baik yang menyangkut sikap atau ketrampilan yang dilatihkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.   Alokasi waktu

Tuliskan waktu dari masing-masing materi pembelajaran mengacu pada struktur program.

3.   Tujuan pembelajaran

Tuliskan tujuan pembelajaran dimana tujuan tersebut merupakan arah yang harus dicapai setelah sesi materi berakhir.

-  Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) yaitu menggambarkan kompetensi yang harus dapat dicapai peserta setelah selesai mengikuti sesi materi.

-  Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK) yaitu merupakan uraian secara spesifik, dapat diukur, dan menggambarkan hasil yang dapat diamati dari tahapan kompetensi untuk mencapai tujuan pembelajaran umum.          

Langkah-Langkah Penyusunan Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi

Tulisan ini merupakan lanjutan dari materi Teknik Penyusunan Kurikulum Berbasis Komptensi.

Pada kali materi akan membahas beberapa komponen yang terkait dengan teknis penyusunan kurikulum.

Berikut di bawah ini langkah-langkah penyusunan Teknik Penyusunan Kurikulum adalah :

1.   Rumuskan kompetensi yang harus dicapai melalui Training Need Assessment (TNA) atau mempelajari job requirement/tupoksi).

2.   Rumuskan tujuan pelatihan;

3.   Rujuk buku akreditasi pelatihan di bidang yang sesuai dengan pelatihan;

4.   Kerangka (format) kurikulum;

Setelah melakukan kegiatan di atas, selanjutnya membuat sistematika atau format kurikulum yang memuat komponen-komponen, antara lain :

Teknik Penyusunan Kurikulum Berbasis Kompetensi

Tulisan ini diturunkan setelah beberapa waktu lalu Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung R.I menyelenggarakan Rapat Penyusunan Kurikulum dan Silabus. Hasil rapat tersebut ternyata masih menyisakan beberapa point bahasan yang perlu dikaji lebih dalam, terutama aspek aplikasi penyusunan kurikulum yang belum sepenuhnya disampaikan oleh Narasumber.

Dengan adanya tulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih rinci dan jelas bagaimana sistematika atau format suatu Kurikulum seharusnya dibuat.

Pengertian Kurikulum

Secara etimologi, istilah kurikulum (curriculum), yang pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga, berasal dari kata curir (pelari) dan curere (tempat berpacu). Pada saat itu kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai finish untuk memperoleh medali/penghargaan. Kemudian, pengertian tersebut diterapkan dalam dunia pendidikan menjadi sejumlah mata pelajaran (subject) yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal sampai akhir program pelajaran untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah. Dari pengertian tersebut, dalam kurikulum terkandung dua hal pokok, yaitu: (1) adanya mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa, dan (2) tujuan utamanya yaitu untuk memperoleh ijazah. Dengan demikian, implikasi terhadap praktik pengajaran yaitu setiap siswa harus menguasai seluruh mata pelajaran yang diberikan dan menempatkan guru dalam posisi yang sangat penting dan menentukan. Keberhasilan siswa ditentukan oleh seberapa jauh mata pelajaran tersebut dikuasainya dan biasanya disimbolkan dengan skor yang diperoleh setelah mengikuti suatu tes atau ujian.