Pemanggilan Diklat Sertifikasi Lingkungan Hidup

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Aparatur Penegak Hukum (para Hakim) di bidang Lingkungan Hidup, Pusdiklat Teknis Peradilan akan menyelenggarakan Diklat Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup dari Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia pada tanggal 11 s.d 26 Juni 2014 di Pusdiklat Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung R.I., Megamendung – Bogor.

Diklat Lingkungan Hidup ini merupakan diklat sertifikasi sehingga para calon peserta akan menjalani tahap seleksi berupa tes Kompetensi dan Integritas yang akan dilaksanakan pada 12 s.d 14 Juni 2014.

Informasi perihal Diklat Sertifikasi Lingkungan Hidup dapat dilihat di bawah ini.

Pemanggilan Diklat Lingkungan Hidup Hakim Umum Angk.III by diklatteknis

Pemanggilan Diklat Lingkungan Hidup Hakim TUN Angk.III by diklatteknis

Panggilan Diklat Teknis Fungsional Pendalaman Materi Hakim Pengadilan Niaga

Sesuai pengumuman yang disampaikan situs resmi Balitang Diklat Kumdil Mahkamah Agung R.I, Pusdiklat Teknis Peradilan akan menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Pendalaman Materi Hakim Pengadilan Niaga bagi Hakim Lingkungan Peradilan Umum Seluruh Indonesia yang akan dilaksanakan pada 1 s.d. 6 Juni 2014 di Pusdiklat Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung R.I. Megamendung.

Berdasarkan Surat No.414/Bld/S/5/2014 tanggal 16 Mei 2014, calon peserta yang dipanggil untuk mengikuti Diklat Pendalaman Materi (Refreshing Course) Hakim Pengadilan Niaga sebanyak 44 (empat puluh empat) orang yang terdiri dari Hakim Peradilan Umum Tingkat Pertama.

Informasi selengkapnya perihal pengumuman tersebut dapat dilihat di bawah ini.

Pemanggilan Diklat Pendalaman Materi Niaga by diklatteknis

Penutupan Diklat Sertifikasi Hakim PHI dan Perikanan

Sumarni Mardjuki, Sekban Diklat

Salah satu tujuan dari Diklat Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan Hakim Perikanan adalah terwujudnya sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, independen dalam menyelenggarakan peradilan yang modern, sebagaimana diamanatkan dalam SK 140/KMA/SK/X/2008. Demikian sambutan Ny. Hj. Sumarni Mardjuki, Sekretaris Badan Litbang Diklat Kumdil mewakili Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil yang berhalangan hadir.

Agus Subroto, Kapusdiklat Teknis Peradilan

Selanjutnya, disampaikan bahwa Diklat Sertifikasi yang selama ini berlangsung selama 2 pekan, oleh karena sesuatu hal hanya diselenggarakan selama 6 hari. Dan itupun dikeluhkan oleh para peserta karena terlalu lama, ungkapnya disambut gelak tawa peserta diklat.

Sebagaimana telah dijadwalkan, Diklat Sertifikasi Hakim PHI dan Perikanan berlangsung sejak 4 sampai dengan 9 Mei 2014. Dalam laporan yang disampaikan Agus Subroto, Kapusdiklat Teknis Peradilan, bahwa Diklat PHI diikuti oleh 80 peserta yang terdiri dari Hakim Karier dan Hakim Ad Hoc dari Lingkungan Peradilan Umum. Sementara Diklat Hakim Perikanan diikuti sebanyak 40 peserta.

Penutupan Diklat Hakim Ekonomi Syariah dan Hakim Perkara Perempuan dan Anak

Setelah berlangsung kegiatan diklat selama seminggu, pada Jum’at 25 April 2014 Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung R.I Ny. Siti Nurdjanah, secara resmi menutup Diklat Hakim Ekonomi Syariah dan Diklat Hakim Perkara Perempuan dan Anak.

Dalam laporannya, Kapusdiklat Teknis Peradilan, Agus Subroto, menyatakan dari 120 peserta Diklat Ekonomi Syariah yang dipanggil terdapat 1 (satu) peserta yang tidak datang. Sedangkan peserta Diklat Hakim Perkara Perempuan dan Anak yang dipanggil sebanyak 42 orang, namun yang hadir mengikuti diklat sebanyak 30 orang.

Pada kesempatan yang sama, Kapusdiklat Teknis Peradilan menjelaskan bahwa materi yang terkait dengan Sistem Peradilan Anak memang tidak disinggung secara detail. Pembahasan secara detail dan rinci mengenai Sistem Peradilan Perempuan dan Anak (SPPA) akan diselenggarakan diklat tersendiri. Sekalipun anggaran untuk diklat tersebut telah tersedia, namun belum dapat dilaksanakan mengingat Pasal 91 ayat (1) dan (2) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Perempuan dan Anak perlu koordinasi terlebih dahulu dengan Kementerian Hukum dan Ham.

Pelatihan Perdana Pengayaan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup

Pendidikan dan Pelatihan Pengayaan Sertifikasi bagi Hakim Lingkungan Hidup yang dibuka pada Senin 26 November 2012 yang lalu, merupakan pelatihan perdana yang diselenggarakan di gedung Pusdiklat Mahkamah Agung R.I.

“Hari ini merupakan milestone (tonggak sejarah) dalam pengembangan sistem penegakkan hukum dibidang perkara Lingkungan Hidup”, ucap Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali, saat membuka Pelatihan Pengayaan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup.

Lebih lanjut, Ketua Mahkamah Agung R.I menjelaskan, bahwa pelatihan sertifikasi ini sekaligus merupakan rekrutmen bagi Hakim yang akan menangani perkara-perkara Lingkungan Hidup.

Pelatihan Pengayaan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup ini adalah tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman antara Ketua Tim Pembaharuan Mahkamah Agung dan Deputi Menteri Lingkungan Hidup Bidang Penataan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup pada 18 Juni 2009 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I.No.134/KMA/SK/9/2011 tanggal 5 September 2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup.

Hakim Tipikor adalah Dokter Penyembuh Korupsi

Artidjo Alkostar dalam Karikatur

“Alangkah malangnya republik ini apabila Penegak Hukum (Hakim) kalah pintar dengan koruptor,”  demikian pernyataan keprihatinan dlontarkan  oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM, Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung R.I. yang mewakili Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung R.I.  saat acara penutupan diklat Sertifikasi Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi Angkatan XII (12/6/12).

Dalam ceramah ilimiahnya dihadapan 120 peserta Hakim Tipikor yang terdiri dari 30 Hakim Banding dan 90 Hakim Tingkat Pertama, Ketua Muda Pidana  Mahkamah Agung R.I tersebut. memuji sekaligus menaruh harapan di pundak para peserta diklat agar setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan ini para Hakim Tipikor hendaknya menjadi “dokter” penyembuh korupsi di republik Indonesia.

“Saya kira, para Narasumber telah sepakat bahwa angkatan ini merupakan angkatan yang baik daripada angkatan sebelumnya. Masih muda, cerdas, dan tentu ini menjadi harapan Mahkamah Agung sekaligus harapan Negara yang sedang dirundung penyakit kanker korupsi”.