Dari sudut sejarah ide dibentuknya
Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk menyelesaikan sengketa antara
pemerintah dengan warga negaranya dan pembentukan lembaga tersebut bertujuan
mengkontrol secara yuridis (judicial control) tindakan pemerintahan yang dinilai
melanggar ketentuan administrasi (mal administrasi) ataupun perbuatan yang
bertentangan dengan hukum (abuse of power). Eksistensi Peradilan Tata Usaha
Negara diatur dalam peraturan perundang-undangan yang khusus yakni,
Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang PTUN yang kemudian dirubah dengan
Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dirasa sudah memenuhi syarat
untuk menjadikan lembaga PTUN yang professional guna menjalankan fungsinya
melalui kontrol yudisialnya. Namun, perlu disadari bahwa das sollen seringkali
bertentangan dengan das sein, salah satu contohnya terkait dengan eksekusi
putusan, Pengadilan Tata Usaha Negara bisa dikatakan belum profesional dan
belum berhasil menjalankan fungsinya.
